1.800 Pegawai Honorer di Tangsel Dirumahkan Imbas Penghapusan Non-ASN 1.800 Honorer Dirumahkan — Negara Gagal Membaca Manusia Ini bukan sekadar angka. Ini 1.800 dapur yang berhenti berasap. 1.800 keluarga yang digeser dari sistem tanpa jembatan kemanusiaan. Penghapusan Non-ASN boleh aturan, tapi merumahkan tanpa solusi adalah bencana kebijakan. Negara seharusnya menata, bukan meniadakan. Transisi seharusnya melindungi, bukan memukul dari belakang. Jika negara hadir hanya sebagai stempel regulasi, lalu di mana keadilan sosial itu tinggal? JK hadir mengingatkan: kebijakan tanpa empati adalah kekerasan yang dilegalkan . JK Presiden Republik Langit
JK hadir menganalisa, bukan sekadar reaktif—apalagi ikut menghujat dengan cara yang tidak adil. JK berdiri di jarak yang jernih: melihat data, menimbang fakta, membaca konteks, lalu bicara dengan hikmah. Bukan larut dalam emosi massa, bukan terpancing narasi sepihak. Menghujat itu mudah. Menganalisa itu berat—dan berisiko. Namun justru di sanalah pemimpin diuji. JK memilih: membela keadilan tanpa membakar keadaan, mengkritik tanpa merobohkan nalar, berpihak pada rakyat tanpa memusuhi hukum. Karena tugas pemimpin bukan memperkeras suara, melainkan menerangkan masalah dan membuka jalan keluar. JK Presiden Republik Langit Republik Langit