Tugas BPAN (Badan Penelitian Aset Negara) dalam mempelajari kasus tanah Suradita, yang dikenal sebagai tanah "LELE" dengan luas 95 hektar, akan melibatkan beberapa langkah strategis dan menyeluruh:

Tugas BPAN (Badan Penelitian Aset Negara) dalam mempelajari kasus tanah Suradita, yang dikenal sebagai tanah "LELE" dengan luas 95 hektar, akan melibatkan beberapa langkah strategis dan menyeluruh:

Tugas BPAN (Badan Penelitian Aset Negara) dalam mempelajari kasus tanah Suradita, yang dikenal sebagai tanah "LELE" dengan luas 95 hektar, akan melibatkan beberapa langkah strategis dan menyeluruh:

1. **Penelusuran Sejarah Kepemilikan**:

 BPAN perlu melakukan investigasi mendalam mengenai sejarah kepemilikan tanah Suradita. Ini melibatkan pengkajian dokumen-dokumen kepemilikan yang ada, termasuk sertifikat tanah, surat jual-beli, surat warisan, atau dokumen-dokumen legal lainnya yang terkait dengan tanah tersebut. Penelusuran ini akan mengungkap siapa saja yang pernah atau saat ini memiliki atau menguasai tanah tersebut.

2. **Identifikasi Pihak Terkait**: 

BPAN harus mengidentifikasi semua pihak yang terkait dengan tanah tersebut, baik perorangan maupun lembaga. Ini termasuk pemilik sebelumnya, pemilik saat ini, penyewa, investor, serta pihak-pihak yang mungkin memiliki klaim atau kepentingan terhadap tanah tersebut. Identifikasi ini penting untuk memahami hubungan hukum dan ekonomi yang mengikat tanah tersebut.

3. **Studi Pemanfaatan dan Penguasaan**:

 Memahami bagaimana tanah tersebut dimanfaatkan atau dikuasai saat ini merupakan langkah penting. BPAN harus menilai apakah tanah tersebut digunakan untuk kepentingan publik, komersial, atau pribadi. Ini juga mencakup penilaian terhadap apakah pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Analisis Hukum**: 

BPAN perlu melakukan kajian hukum untuk memastikan bahwa semua penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk menganalisis kepatuhan terhadap undang-undang agraria, peraturan zonasi, dan hukum lingkungan. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum, BPAN perlu menyusun rekomendasi untuk tindakan hukum selanjutnya.

5. **Pemetaan Tanah**: 

BPAN harus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memetakan tanah Suradita secara akurat. Pemetaan ini akan memberikan gambaran jelas tentang batas-batas tanah, serta mempermudah dalam memverifikasi klaim kepemilikan dan penguasaan.

6. **Pelaporan dan Rekomendasi**: 

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, BPAN perlu menyusun laporan komprehensif yang mencakup temuan-temuan penting serta memberikan rekomendasi tindakan lebih lanjut. Laporan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan terkait tanah Suradita, apakah itu untuk menyelesaikan sengketa, redistribusi, atau pemanfaatan kembali.

Melalui langkah-langkah tersebut, BPAN berperan penting dalam memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah Suradita dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tng, 26 Agustus 2024

@Jenghiskhan ( JK )

@garda indonesi a

@presiden republik langit