Politik Will Pemberantasan Korupsi: Reformasi Polri, Kejaksaan, dan KPK di Era Prabowo

Jika Presiden Prabowo memiliki political will yang kuat untuk memberantas korupsi, maka reformasi Polri, Kejaksaan, dan KPK harus menjadi agenda utama. Tanpa reformasi yang mendasar, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi kosmetik politik yang mudah dipolitisasi.

1. Reformasi Polri: Dari Alat Kekuasaan ke Penegak Hukum yang Netral

• Menghapus budaya "setoran jabatan" yang memicu korupsi di tubuh kepolisian.
• Memisahkan fungsi penyidikan dari kepolisian untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.
• Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran Polri, termasuk dana Operasi Khusus yang selama ini rawan penyimpangan.

2. Reformasi Kejaksaan: Dari Alat Politik ke Institusi Penegakan Hukum Murni

• Menghapus intervensi politik dalam penuntutan agar jaksa tidak bisa ditekan oleh kepentingan penguasa.
• Mewajibkan publikasi laporan perkara secara berkala, sehingga tidak ada kasus yang "di-peti-eskan" demi kepentingan elite.
• Membentuk lembaga pengawas independen yang dapat mengevaluasi kinerja jaksa tanpa campur tangan eksekutif.

3. Mengembalikan Independensi KPK: Kembali ke Fungsi Aslinya

• Mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin Dewan Pengawas, agar KPK tidak kehilangan taring.
• Membatasi pelibatan Polri dan Kejaksaan dalam kepemimpinan KPK, karena selama ini mereka cenderung membonsai kewenangan KPK.
• Menjadikan KPK di bawah kendali langsung Presiden, bukan DPR yang sering menjadi "lahan transaksi politik."

Tanpa reformasi ini, janji pemberantasan korupsi hanya akan menjadi basa-basi politik. Publik menunggu, apakah Prabowo benar-benar berani melawan gurita korupsi, atau hanya sekadar memainkan narasi populis untuk mempertahankan citra.

#ReformasiPolri #ReformasiKejaksaan #SelamatkanKPK #Prabowo100Hari